Pemerintah Indonesia melalui BI tidak melarang Bitcoin, tapi agar berhati-hati sendiri dgn resikonya

BI (Bank Indonesia) telah mengeluarkan peraturan baru seputar mata uang digital ini, dan BI tidak melarang peredaran mata uang digital ini karena BI menganggap bahwa bitcoin bukan seperti mata uang konvensional, sehingga tidak ada larangan untuk peredarannya.

Tetapi masyarakat diminta untuk berhati-hati sendiri dengan keamanan transaksinya.
(hal ini wajar, karena hal ini ibaratnya seperti anda menjaga password email anda tersebut jangan sampai dicuri)

isi peraturannya dari BI:

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Jakarta, 6 Februari 2014
Departemen Komunikasi

Peter Jacobs
Direktur
​

Sumber link : http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx

Hal ini merupakan signal positif bagi komunitas bitcoin di Indonesia, sebab pemerintah bersikap netral terhadap hal ini.

Tetapi untuk penerimaan pembayaran bitcoin di toko-toko domestik Indonesia masih tidak diperbolehkan, karena hal ini dikuatirkan dapat mengganggu rupiah. Sedangkan untuk miner (penambang) bitcoin dan transaksi di media online / internasional maka tidak ada larangan untuk menggunakan bitcoin ini.

Baca ini juga : http://tekno.kompas.com/read/2014/02/07/1505320/Ini.Sikap.Resmi.Bank.Indonesia.soal.Bitcoin

dan http://en.dailysocial.net/post/bank...d-statement-on-bitcoin-and-virtual-currencies