Korea Selatan Dorong 14 Negara Miliki Aturan Pendisiplinan Crptocurrency Sendiri

Perkembangan cryptocurrency tak hanya di negeri sakura aja tetapi juga di korea selatan. Negara yang bertetangga dengan korea utara ini juga gemar menggunakan cryptocurrency dalam setiap transaksinya. Sayangnya regulasi terkait penggunaan cryptocurrency masih minim. Hal ini dikarenakan uang virtual belum diterima sepenuhnya diberbagai negara. Hanya beberapa merchant tertentu saja yang mau menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency. Untuk menertibkan transaksi cryptocurrency maka Korea Selatan mendorong beberap negara untuk memiliki aturan cryptocurency sendiri. siapa tahu dengan aturan ini perkembangan cryptocurrency bisa lebih luas dan mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan uang virtual ini.

Sistem Pendisiplinan Cryptocurrency Bertaraf International

Pada konferensi internasional terkait regulasi yang diadakan di Seoul pada 6-7 September lalu mengisyaratkan adanya aturan pendisiplinan terkait transaksi cryptocurrency. Pemerintah Korea Selatan mendorong 14 negara untuk membuat regulasi internasional terhadap transaksi yang mengenangkan uang virtual sebagai komoditi ataupun alat pembayaran. Pemerintah Korea Selatan meminta adanya sharing informasi dan kerja sama international untuk masalah cryptocurrency.konferensi ke 20 yakni integrated financial supervisor atau biasa dikenal dengan IFSC ini dihadri oleh 14 negara.

14 negara ini diantaranya ialah UK, Jepang, Jerman, Kanada, Australia dan Singapura. Topik utama yang diperbincangkan ialah terkait isu regulasi terhadap cryptocurrency. Gubenur IFSC yakni Yoon Suk Heun menyatakan adanya regulasi ini untuk mencegah aktivitas illegal dengan memanfaatkan ICO atau uang virtual. Lebih baik membuat aturan atau sistem yang dikenakan secara internasional ketimbang membuat regulasi per negara atau dijalankan secara individu.

​

Aturan Ini Akan Banyak Membantu Mencegah Tindak Kriminal Di Bidang Cryptocurrency

Keberadaan uang virtual tak bisa dipandang sebelah mata saja. Kini ICO, fintech dan cryptocurrency sudah banyak digunakan masyarakat dunia. Harus ada langkah pengawasan terkait transaksi seperti ini. Hal ini untuk melindungi konsumennya secara langsung dan mencegah adanya money laundry dan pengalikasiannya yang dapat merugikan negara. Yoon selaku gubenur dari konferensi ini percaya bahwa adanya control internal terhadap cryptocurrency akan menjaga asset perusahaan, menunjang perdagangan internasional dan salah satu manajemen resiko.

Terkait aturan cryptocurrency secara internasional ini juga pernah digagas pada G20yang diadakan di Buenos Aires (Argentina) pada bulan Juli lalu. Para peserta G20 juga sepakat untuk menerapkan standar financial action task force atau FATF pada cryptocurrency. Hal ini dikarenakan cryptocurrency dapat menimbulkan resiko besar bagi investor dan juga negara. Belum adanya aturan inetrnasional dikarenakan kontribusi cryptocurrency di dunia saat ini masih dibawah 1 % dari PDB dunia.

Aturan Cryptocurrency Di Korea Selatan

Untuk korea Selatan sendiri juga terdapat aturannya sendiri terkait cryptocurrency. Aturan itu diantaranya ialah melarang penggunaan rekening bank anonym dalam transaksi uang virtual. Para trader tak bisa mengirimkan uang virtual yang dimilikinya jika identitasnya tak sesuai dengan identitas rekening bank mereka. otoritas jasa keuangan Korea Selatan bahkan mengeluarkan panduan bagi bank-bank lokal untuk identifikasi klien dalam transaksi uang virtual. Tindakan preventif yang dilakukan Korea Selatan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya setelah ICO keluar maka banyak sekali investor yang terjerat kasus penipuan. Mereka mengatasnamakan ICO untuk menghimpun dana demi menjalankan projek fiktif. Bukan hanya itu saja ada pula kegiatan money laundry untuk menghindarkan pajak serta penipuan lainnya dengan uang virtual. Semoga adanya aturan internasional ini mendorong transaksi uang virtual yang sehat dan tak melanggar hukum.